Mataram NTB - Sebanyak 18 Ketua Partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) hadir dalam Deklarasi Pemilu Damai 2024 yang diselenggarakan di Tribun Bhara Daksa Polda NTB, Selasa (22/08/2023).
Disamping Partai politik selaku peserta Pemilu, acara tersebut dihadiri pula oleh Para penyelenggara Pemilu seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, Ketua Bawaslu Provinsi NTB, para pejabat pemerintah diantaranya Gubernur NTB, Kapolda NTB, Danrem 162/WB, Kepala Kejati NTB, Kepala Kejari NTB, Danlanud ZAM, Danlanal Mataram, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta perwakilan Masyarakat.
Baca juga:
Tony Rosyid: Plus Minus NU Dukung Anies
|
Diketahui 18 Parpol yang turut serta hadir dan menandatangani Komitmen bersama atas terselenggaranya Pemilu Damai 2024 mendatang masing-masing sesuai nomor urut Parpol pada Pemilu 2024 yakni 1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 2. Partai Gerindra, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), 4. Partai Golkar, 5. Partai Nasdem, 6. Partai Buruh, 7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), 8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), 9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), 10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 11. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), 12. Partai Amanat Nasional (PAN), 13. Partai Bulan Bintang (PBB), 14. Partai Demokrat, 15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 16. Partai Perindo, 17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan no urut 24. Partai Ummat.
Usai penandatanganan Kesepakatan Pemilu Damai 2024, Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Djoko Poerwanto kepada awak media mengatakan bahwa Deklarasi yang dilakukan tersebut merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan Pemilu 2024 mendatang dengan Damai dan tanpa adanya gangguan yang dapat menciderai kesuksesan dari Kegiatan Pemilu itu sendiri khususnya di NTB.
"Alhamdulillah seluruh Ketua / pengurus Partai politik yang ada di NTB dan ikut berkompetisi dalam pemilu 2024 menyatakan siap mendukung langkah dan upaya untuk menciptakan pemilu damai di NTB, "jelas Kapolda.
Menurut Jenderal polisi bintang dua ini, bahwa terciptanya Pemilu Damai tentu butuh peran serta semua elemen, maka diperlukan sebuah komitmen bersama antar seluruh elemen tersebut.
Salah satu upaya kita dalam mencegah atau mengantisipasi terjadinya Post truth, maka dengan Komitmen yang telah dibangun bersama melalui Deklarasi ini diharapkan hal tersebut dapat dihindari secara bersama-sama.
"Post Truth adalah ketidak benaran tentang fakta yang benar. Jadi fakta yang benar itu bisa dibolak-balik. Deklarasi ini merupaka upaya kita bersama mencegah Post truth itu sendiri, "jelasnya.
"Kita sangat berharap Post truth itu tidak terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB), "uncapnya menambahkan.(Adb)